Naik 1 Juli? Dilema BBM Non Subsidi

BBM Non Subsidi disinyalir bakal naik lagi dalam waktu dekat. Bahkan, diprediksi kenaikan tersebut akan terjadi pada 1 Juli mendatang.

Isu penyesuaian ulang harga BBM Non Subsidi bergulir kencang dalam beberapa hari terakhir, karena 3 fakta penting yang mengemuka: Semakin tingginya harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, dan menurunnya produksi minyak mentah tanah air.

Padahal, PT PERTAMINA, belum lama ini telah merilis ke publik, penyesuaian harga BBM Non Subsidi terbaru 2024, tepatnya, pada 1 Mei 2024, pukul 00.00 WIB.

BBM Non Subsidi Belum Dirapatkan

Sejumlah media yang mengkonfirmasi isu tersebut kepada Menteri ESDM, Arifin Tasrif, pada Senin (24/6), mendapatkan penegasan, bahwa untuk memutuskan penyesuaian harga, harus melalui rapat kementerian/lembaga terkait.

“Belum ada rapat, belum ada apa-apa. Nggak ada arahan. Tunggu rapat,” ucap Arifin, kepada awak media, sebagaimana yang dikutip dari CNBC Indonesia.

BBM Non Subsidi Dikalkulasi Matang

Senada dengan Arifin, sebulan lalu (27/5), Presiden Joko Widodo, menegaskan bahwa terkait penyesuaian harga BBM, selalu berdasarkan evaluasi dan kalkulasi yang matang.

“Jadi semua dilihat, fiskal negara dilihat, mampu atau tidak mampunya, kuat atau tidak kuatnya. Terus harga minyaknya tinggi atau tidak. Semua akan dikalkulasi, semua akan dihitung dengan pertimbangan matang,” ucap Jokowi saat menghadiri Pelantikan Pengurus GP Ansor 2024-2029, sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.

“Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak, bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi semuanya,” sambung Jokowi.

Harga BBM Non Subsidi, Sesuaikan Mekanisme Pasar

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menghimbau pemerintah untuk tidak lagi menahan harga jual BBM Non subsidi (Pertamax – RON 92) di SPBU milik PT Pertamina (Persero). Menurutnya, harga BBM non subsidi yang tidak dinaikkan akan mempengaruhi beban biaya Pertamina, karena harga jual yang lebih rendah daripada harga keekonomiannya.

“Untuk harga-harga yang memang Non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, dan sebagainya, biarkanlah mekanisme pasar saja. Tidak usah diatur oleh pemerintah,” ungkap Sugeng, Selasa (25/6), seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia.

Dilema Kenaikan Harga BBM

Dari tahun ke tahun, isu kenaikan harga BBM selalu menuai polemik. Rakyat merasa tercekik biaya tambahan apabila BBM naik. Sementara, pemerintah harus menanggung beban subsidi energi yang besar. Ini membebani APBN juga. Ini dilema!

Namun begitu, pemerintah sebagai regulator, harus mengambil sikap tegas. Menahan kenaikan harga BBM Non subsidi (Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, Pertamina Dex, Solar Non sub), di satu sisi menyenangkan bagi pemilik kendaraan ber-cc besar (mobil mewah) dan industri jumbo. Tapi, di sisi yang lain, Pertamina, BUMN, yang ditugasi mengurus sektor ini, pun akan terus kedodoran; harga produksi lebih tinggi dari harga jual. Ujungnya, pemerintah harus nombok juga.

Sependapat dengan Suparwoto, biarkan Pertamina saja yang mengatur harga BBM Non subsidi ini, sesuai dengan mekanisme pasar!

Menaikkan harga BBM Non subsidi tidak akan sepolemik ketika BBM subsidi (Pertalite) yang dinaikkan harganya – yang ini bakal menggerek harga-harga kebutuhan pokok melangit, bahkan berimbas pada harga-harga lain di luar urusan perut. Rakyat (kecil), lagi-lagi menjerit.

Kondisi tersebut kurang lebih sama, jika pelanggan listrik dengan tarif 450 VA dan 900 VA dinaikkan harganya. Isu ini pun bergulir. Tidak demikian apabila kenaikan harga listrik diberlakukan pada pelanggan dengan tarif 3.000 VA ke atas; memasang watt listrik sebesar ini berarti memiliki kemampuan lebih untuk membayar tagihannya.

Seperti kata Presiden, menaikkan harga BBM Non Subsidi, dan atau BBM Subsidi, bakal MEMPENGARUHI SEMUANYA. Tapi, TIDAK SEMUANYA TERPENGARUH, jika wong cilik yang jumlahnya jauh lebih banyak, dipertahankan subsidinya, yakni dengan tidak ikutan menaikkan harga BBM Subsidi dalam waktu dekat. Dengan begitu, inflasi akan tetap terkendali, dan daya beli aman. Polemik berkepanjangan pun relatif kecil.